Winston Jeyakumari baru berusia 15 tahun pada saat dia diambil dari sekolah oleh Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) pada tahun 2007 dan dipaksa masuk wajib militer. Gadis remaja itu dibawa ke sebuah kamp di daerah pedalaman di utara Sri Lanka, dilatih sebagai prajurit anak untuk berperang melawan pasukan pemerintah Sri Lanka yang semakin mendekat.

“Mereka memasukkan saya ke dalam sebuah kendaraan dan membawa saya pergi. Sanak saudara saya mengetahui keberadaan saya hanya setelah empat hari,” katanya kepada Khabar South Asia. “Saya kadangkala ikut serta dalam peperangan melawan militer.”

Apa yang terjadi kemudian mengubah arah hidupnya.

“Saya dipekerjakan LTTE di pabrik perakitan bom mereka. Suatu hari, satu bom yang sedang saya periksa meledak,” katanya. “Kedua tangan saya putus dari siku. Satu mata saya menjadi buta. Saya menjalani perawatan di rumah sakit yang berada di daerah yang belum dibersihkan di daerah utara saat itu.”

“[Sekarang] saya tidak bisa bekerja secara produktif. Saya menghabiskan hari membaca buku cerita, mendengarkan musik atau menonton TV,” tutur Jeyakumari kepada Khabar.

Beserta banyak orang lainnya, dia menyerah ketika perang berangsur melemah pada tahun 2009. Setelah interogasinya, dia dipindahkan ke sebuah program rehabilitasi di Poontottam. Di sana, dia menerima bantuan psikologis dari para pakar.

Sekarang, dia tinggal bersama ibu dan sanak saudaranya di kota asalnya, Nayaru, di bagian utara. Dia bersiteguh bahwa LTTE bertanggung jawab untuk penderitaannya sekarang.

Pengalaman seperti yang dideritanya membuat Sri Lanka ditempatkan dalam “Daftar Terhina” negara-negara PBB dimana anak-anak direkrut, dibunuh, menjadi cacat, atau menderita kekerasan seksual dalam zona-zona konflik.

Dengan berakhirnya perang sipil, Sri Lanka dikeluarkan dari daftar itu awal tahun ini, karena berhasil menyelesaikan program-program yang diharuskan oleh Dewan Kemanaan untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak, demikian menurut lembaga dunia itu. "Tidak ada kasus baru yang dilaporkan terkait perekrutan anak-anak oleh kelompok bersenjata sejak Oktober 2009," menurut lembaga itu.

Para aktivis, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum menyambut pemindahan Sri Lanka dari daftar itu.

“Gerakan ini sepenuhnya disambut baik. Namun demikian, yang lebih penting adalah mempertahankannya dan melangkah ke depan,” kata Paikiyasothi Saravanamuttu, direktur pelaksana organisasi masyarakat sipil yang berpusat di Kolombo, Pusat Kebijakan Alternatif.

Menurut PBB, LTTE telah merekrut sejumlah 6.905 anak. Keberadaan 1.373 anak masih belum diketahui.

Dari mereka yang telah ditemukan dan direhabilitasi, beberapa dari mereka bersekolah, sementara yang lain bekerja dalam berbagai bidang yang berbeda untuk mencari nafkah, demikian menurut Komisioner Umum Rehabilitasi, Chandana Rajaguru.

“Bagi rehabilitasi prajurit anak dan lainnya, kami menyediakan program pendidikan dan kegiatan budaya selain bantuan psikologi. Selain itu, kami melakukan program agama,” katanya kepada Khabar.

Dari para prajurit anak yang telah direhabilitasi, beberapa telah bersekolah di Akademi Hindu di Ratmalana, di pinggiran sebelah selatan kota Kolombo.

Mantan kepala sekolah Udaya Kumara berkata bahwa 20 prajurit anak telah dikirim ke sana pada bulan Januari.

“Mereka bersemangat untuk belajar bersama murid-murid lainnya. Namun, mereka terlihat menderita trauma. Semuanya dipaksa masuk perekrutan. Mereka membutuhkan lebih banyak lagi bantuan,” kata Kumar, yang baru-baru ini naik jabatan menjadi petugas pendidikan di provinsi barat itu, kepada Khabar.

Mantan komandan LTTE untuk provinsi timur Vinayagamoorthy Muralitharan, yang membelot dari organisasi itu pada tahun 2004 karena masalah internal dan bergabung dengan pemerintah, berkata bahwa dia menyesali penggunaan prajurit anak.

“Ketika saya masih di dalam LTTE, saya ingat bahwa ada banyak prajurit anak yang direkrut. Kepemimpinan LTTE harus dipertanggung jawabkan,” katanya kepada Khabar.

“Banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran melawan militer. Kita tidak bisa menyalahkan militer untuk itu. Di medan perang, prajurit anak tidak bisa dibedakan dari prajurit lainnya,” kata Muralitharan, yang sekarang menjabat sebagai wakil menteri transmigrasi pemerintah.