Kepala BNPT: Dibutuhkan undang-undang terorisme yang lebih keras untuk melawan ISIS
Pidato kebencian dan intoleransi harus digolongkan sebagai tindakan kriminal untuk menghentikan penyebaran ideologi radikal, kata pejabat tinggi anti-terorisme tersebut.
Oleh Yenny Herawati untuk Khabar Southeast Asia di Jakarta
Tradisi Islam moderat dan toleran di Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok garis keras yang memaksakan pandangan konservatif mereka pada orang lain dan mengintimidasi agama minoritas.
![Mantan pelaku jihad Abdul Rahman Ayub berbicara pada pelatihan jurnalistik di Palu, Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 29 Agustus [M. Taufan S.P. Bustan/Khabar]](/shared/images/2014/10/01/141001-BUSTAN_ID_AYUB-100_67.jpg)
![Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (kanan), dengan mitranya dari Australia Tony Abbott pada konferensi pers bersama tanggal 6 September di Putrajaya, mengatakan kepada wartawan "ISIS merupakan penyimpangan" yang "tidak mewakili Islam." [Mohd Rasfan/AFP]](/shared/images/2014/09/30/140930-ADITYA_MY_RAZAK-100_67.jpg)
![Umat Muslim tiba di Masjid Istiqlal untuk peluncuran Satu Hari Satu Juz di Jakarta pada 4 Mei. Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini mengatasi ekstremisme dengan berbagai cara, menggunakan baik penegakan hukum maupun pendekatan yang lebih lembut. [Adek Berry/AFP]](/shared/images/2014/09/26/140926-ISMIRA_IN_BNPT3-100_67.jpg)
![Umat Islam membaca Al-Qur'an di Masjid Agung Istiqlal pada 4 Mei di Jakarta, sebagai bagian dari "Satu Hari Satu Juz", sebuah program yang mendorong umat Islam untuk menjalankan hidup berdasarkan kitab suci agama Islam. Lebih dari 90% dari 250 juta penduduk Indonesia adalah Muslim moderat. [Adek Berry/AFP]](/shared/images/2014/08/08/140808_TOLERANCE_ID_PE1-270_180.jpg)