YANGON, Myanmar - Pemimpin redaksi dan penerbit surat kabar setempat didakwa melakukan pencemaran nama baik, Kamis (20 September) karena memberitakan tentang penyelidikan korupsi di kementerian pemerintah, langkah yang mungkin akan meningkatkan kekhawatiran terkait  reformasi media, lapor AFP.

The Voice Weekly dihadapkan ke pengadilan karena pencemaran nama baik oleh kementerian pertambangan terkait sebuah artikel yang menyatakan bahwa kantor badan pengawas keuangan telah menemukan penyalahgunaan dana dan penipuan di dalam kementerian pemerintah tersebut.

"Pengadilan telah menerima tuntutan itu," kata pemimpin redaksi The Voice, Kyaw Min Swe, seraya mendesak perlindungan bagi para wartawan "yang menulis untuk kepentingan rakyat". Kasus ini akan disidangkan pada tanggal 5 Oktober. Tetapi pertanyaannya tetap, yakni bagaimana pengadilan akan bertindak di sebuah negara di mana selama beberapa dekade peradilan bertindak sebagai alat junta dan masih dianggap kurang independen.

Berdasarkan Undang-Undang Penerbitan tahun 1962, baik individu maupun organisasi dapat menuntut pemberitaan dengan alasan pencemaran nama baik.

Tetapi undang-undang itu sendiri dipertanyakan di tengah perubahan besar di negara yang sedang melakukan reformasi cepat itu. Menteri Informasi Aung Kyi baru-baru ini mengatakan kepada surat kabar lain bahwa undang-undang itu akan dicabut sebagai bagian dari upaya untuk membebaskan media yang lama dibungkam oleh sensor ketat.